BERITA 1
Angelina Sondakh Kembali Bertugas di
DPR
Mengenakan batik biru, Angie memasuki Gedung DPR dengan
rambut tergerai.
JUM'AT, 2 MARET 2012, 11:16 WIB
Anggi
Kusumadewi, Mohammad Adam
Angelina
Sondakh (Blog Angelina Sondakh)
BERITA
TERKAIT
VIVAnews – Politisi Demokrat Angelina Sondakh kembali
berkantor di Gedung DPR RI
Angie mengatakan dirinya bersyukur telah diberi izin oleh fraksinya untuk menyelesaikan urusannya di persidangan Tindak Pidana Korupsi selama dua minggu belakangan. Kini ia siap menyelesaikan tugas-tugas kedewanannya yang sempat terbengkalai.
“Hari ini saya hadir untuk kegiatan fraksi. Saya mengajukan izin sekitar dua minggu untuk menyelesaikan perkara hukum saya. Alhamdulillah diberikan izin fraksi,” ujar Angie di Gedung DPR RI,Jakarta
Angie meminta semua pihak melihat permasalahan hukum yang dihadapinya dengan jernih. Angie juga menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses hukum dengan baik. “Hargai proses hukum yang ada,” kata mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu.
Angie mengaku belum mempersiapkan kuasa hukum untuk mendampingi proses hukumnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunanWisma Atlet
SEA
Angie mengatakan dirinya bersyukur telah diberi izin oleh fraksinya untuk menyelesaikan urusannya di persidangan Tindak Pidana Korupsi selama dua minggu belakangan. Kini ia siap menyelesaikan tugas-tugas kedewanannya yang sempat terbengkalai.
“Hari ini saya hadir untuk kegiatan fraksi. Saya mengajukan izin sekitar dua minggu untuk menyelesaikan perkara hukum saya. Alhamdulillah diberikan izin fraksi,” ujar Angie di Gedung DPR RI,
Angie meminta semua pihak melihat permasalahan hukum yang dihadapinya dengan jernih. Angie juga menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses hukum dengan baik. “Hargai proses hukum yang ada,” kata mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu.
Angie mengaku belum mempersiapkan kuasa hukum untuk mendampingi proses hukumnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan
•
VIVAnews
BERITA 2
Politik
Golkar Targetkan Menang Pilgub Jawa
Barat
Golkar menargetkan menguasai 30% suara dalam pemilihan
Gubernur Jawa Barat mendatang.
JUM'AT, 2 MARET 2012, 06:41 WIB
Aries
Setiawan, Permadi (Sukabumi)
Aburizal Bakrie Kunjungi
Tempat Produksi Susu Kemasan di Kab. Sukabumi (VIVAnews/ Muhamad Solihin)
BERITA
TERKAIT
VIVAnews - Kemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat
pada Februari 2013 nanti menjadi target Partai Golkar.
“Golkar Harus menang dalam
pemilihan gubernur Jawa Barat nanti. Ini pekerjaan bersama untuk kebangkitan
Golkar,” ujar Aburizal Bakrie, usai temu kader di Hotel Sangga Buana, Cipanas,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis 1 Maret 2012.
Dia mengakui, ini menjadi tugas berat bagi Dewan Pimpinan Daerah Golkar, Jawa Barat. Khususnya menyiapkan berbagai program nyata bagi masyarakat dan kader-kader berkualitas.
Partai Golkar menargetkan menguasai 30% suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang. ”Jawa Barat merupakan barometer bagi kemengan Golkar selanjutnya. Ini semua berdasarkan kalkulasi yang realistis dimana penduduk Jawa Barat mempunyai populasi terbesar diIndonesia
Jawa Barat mempunyai histori yang panjang dengan kejayaan Golkar di masa lalu. Ical mengatakan, Golkar harus mampu menyentuh masyarakat hingga di tingkat desa.Para pengurus diminta harus mampu
melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui karya nyata.
Karya nyata bisa dilakukan juga dalam bentuk dampingan kader pada masyarakat langsung dengan menjalankan program yang telah ada dan dijalankan pemerintah.
Dia mengakui, ini menjadi tugas berat bagi Dewan Pimpinan Daerah Golkar, Jawa Barat. Khususnya menyiapkan berbagai program nyata bagi masyarakat dan kader-kader berkualitas.
Partai Golkar menargetkan menguasai 30% suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang. ”Jawa Barat merupakan barometer bagi kemengan Golkar selanjutnya. Ini semua berdasarkan kalkulasi yang realistis dimana penduduk Jawa Barat mempunyai populasi terbesar di
Jawa Barat mempunyai histori yang panjang dengan kejayaan Golkar di masa lalu. Ical mengatakan, Golkar harus mampu menyentuh masyarakat hingga di tingkat desa.
Karya nyata bisa dilakukan juga dalam bentuk dampingan kader pada masyarakat langsung dengan menjalankan program yang telah ada dan dijalankan pemerintah.
“Seperti program
pemberantasan TBC. Pemerintah telah menganggarkan pengobatan gratis bagi
masyarakat. Namun banyak masyarakat yang belum tahu maka para kader bisa
mendampingi mereka,” paparnya.
Banyak program dampingan yang bisa dilakukan langsung oleh para pengurus dan kader Golkar di daerah yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Banyak program dampingan yang bisa dilakukan langsung oleh para pengurus dan kader Golkar di daerah yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
•
VIVAnews
BERITA 3
Politik
Anas: Tak Punya TV, Demokrat Mudah
Disudutkan
Partai Demokrat pun berniat memiliki stasiun televisi
sendiri.
SABTU, 3 MARET 2012, 14:20 WIB
Anggi
Kusumadewi, Syahrul Ansyari
Ketua Umum Partai Demokrat
Anas Urbaningrum. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
BERITA
TERKAIT
VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum
menyatakan partainya mempunyai satu kelemahan yang membuat mereka mudah
disudutkan oleh pihak-pihak lain.
“Kelemahan Demokrat adalah tidak punya televisi,” kata Anas usai melantik pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Maret 2012. Anas menyadari pentingnya peran televisi dalam pembentukan opini publik saat ini.
Ia pun merasa Demokrat perlu membuat stasiun televisi guna mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang memojokkan partai mereka. “Saat ini belum ada. Tapi nanti bakal ada,” ujar Anas.
Anas sendiri tak mau ambil pusing dengan berbagai pemberitaan miring soal partai yang dipimpinnya itu. “Yang penting kegiatan Demokrat jalan terus, roda organisasinya berputar terus. Diberitakan atau tidak diberitakan buat kami tak jadi soal,” tegasnya.
Anas juga mengklarifikasi kabar yang menyebut Fraksi Demokrat sedang melakukan pembersihan besar-besaran dengan menggeser sejumlah anggotanya ke komisi lain di DPR, bahkan hendak mengganti ketua fraksinya.
“Kelemahan Demokrat adalah tidak punya televisi,” kata Anas usai melantik pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Maret 2012. Anas menyadari pentingnya peran televisi dalam pembentukan opini publik saat ini.
Ia pun merasa Demokrat perlu membuat stasiun televisi guna mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang memojokkan partai mereka. “Saat ini belum ada. Tapi nanti bakal ada,” ujar Anas.
Anas sendiri tak mau ambil pusing dengan berbagai pemberitaan miring soal partai yang dipimpinnya itu. “Yang penting kegiatan Demokrat jalan terus, roda organisasinya berputar terus. Diberitakan atau tidak diberitakan buat kami tak jadi soal,” tegasnya.
Anas juga mengklarifikasi kabar yang menyebut Fraksi Demokrat sedang melakukan pembersihan besar-besaran dengan menggeser sejumlah anggotanya ke komisi lain di DPR, bahkan hendak mengganti ketua fraksinya.
“Yang benar adalah Demokrat
sedang melakukan penataan secara menyeluruh dan komprehensif agar kinerja makin
baik,” kata Anas.
•
VIVAnews
BERITA 4
Petai, tentu tidak asing lagi
di telinga kita. Makanan yang banyak digemari oleh orang orang, tetapi banyak
juga yang membencinya, terutama para remaja. Faktor penyebabnya hanya satu,
yaitu masalah baunya yang khas. Tetapi sebagian besar orang tidak tau dan
anggap remeh dengan petai, kamu akan berubah pikiran dan harus mencoba untuk
mengkonsumsinya kalau kamu tau betapa besarnya khasiat petai bagi kesehatan
kita.
Teksturnya yang lembut dan
halus menjadikannya sangat bagus untuk saluran pencernaan. Dilengkapi juga
dengan adanya serat, petai juga dapat memberikan tambahan energi untuk tubuh.
Dari hasil penelitian, mengkonsumsi sekitar satu porsi petai dapat memberikan
tambahan energi sekitar 90 menit. Karena itu, petai juga sangat dianjurkan
untuk para atlit, tidak heran banyak atlit yang dapat berolahraga dalam waktu
yang lama.
Beberapa penyakit yang dapat
dicegah dengan mengkonsumsi petai.
Pikiran dan Mood
Petai mengandung zat
triptophan, sehingga membuat orang yang depresi menjadi lebih tenang. Pikiran
lebih relax, dan memperbaiki mood lebih bahagia.
Stroke
Berdasarkan hasil penelitian
di Amerika, mengkonsumsi petai setiap hari dapat mengurangi resiko kematian
karena stroke sekitar 40%.
Tekanan Darah Tinggi
Petai memiliki kemampuan
untuk menurunkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi dan stroke.
Petai kaya akan serat,
mengkonsumsi petai dapat membantu proses BAB kita menjadi lancar.
Anemia
Petai juga kaya akan zat besi
dan dapat menstimulasi produksi sel darah merah serta membantu tubuh saat
terjadi anemia.
.
VIVAnews
BERITA 5
Kenaikan BBM Bersyarat
Rabu,
29 Februari 2012 10:52
wib
0 5 Email0
Ilustrasi.
Foto: Koran SI
Setelah terkatung-katung
beberapa lama, pemerintah tampaknya benar-benar akan menaikkan harga bahan
bakar minyak/BBM (premium) pada April 2012 nanti.
Tahun lalu pemerintah sebetulnya sudah membentuk tim kajian dari tiga perguruan tinggi yang diketuai Anggito Abimanyu, yang salah satu hasil kajiannya berisi rekomendasi kenaikan harga premium dan sebaiknya dilakukan pada April 2011.
Entah dengan pertimbangan apa, hasil kajian itu tidak dipakai sampai hari ini. Setelah itu, pemerintah pada akhir 2011 dan awal 2012 malah mengeluarkan wacana yang kurang masuk akal, yakni membatasi konsumsi BBM dan melakukan konversi ke pemakaian gas.
Kebijakan ini dianggap kurang masuk akal karena membutuhkan pengawasan yang sangat ketat (untuk kebijakan penghematan) dan persiapan yang panjang/matang (untuk konversi gas). Setelah kritik bertubi-tubi diteriakkan berbagai pihak, akhirnya pemerintah mengeliminasi dua wacana tersebut.
APBN dan Biaya Birokrasi
Diskursus kenaikan harga BBM ini sebetulnya sudah dimaklumi oleh sebagian besar masyarakat. Mereka mafhum atas dua situasi yang dialamiIndonesia
Bahkan, jika dibandingkan dengan masa lalu, sekarang terdapat fenomena yang jarang ditemui: parlemen/DPR mendorong agar pemerintah menaikkan harga BBM. Ini jelas hal yang menarik, sebab sejak dulu parlemen paling kritis terhadap rencana kenaikan harga BBM.
Memang sampai kini masih ada beberapa anggota parlemen/partai politik yang menolak rencana tersebut, tapi jumlahnya tidak signifikan sehingga hampir pasti kebijakan kenaikan BBM disetujui parlemen. Hal ini tentu merupakan kemewahan situasi yang dimiliki pemerintah saat ini. Sungguh pun begitu, terdapat dua kenyataan yang perlu dipertimbangkan pemerintah secara masak.
Pertama, pemakluman rakyat terhadap rencana kenaikan BBM berdiri di atas realitas pemerintah yang gagal memberikan hak hidup layak bagi warganya. Contoh yang paling kasatmata adalah buruknya infrastruktur dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Di luar Jawa gampang ditemui sarana jalan dalam kondisi rusak berat sehingga mengganggu pergerakan kegiatan ekonomi, termasuk distribusi komoditas pangan.
Bahkan tidak perlu jauh-jauh, di Provinsi Banten anak SD harus menyeberangi sungai, melewati hutan, dan melintasi kubang bekas air hujan untuk bisa menjangkau sekolah akibat tidak ada jembatan dan jalan. Tiap tahun diberitakan pengangguran terbuka turun, tapi sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal (sekira 65 persen). Mereka dibiarkan mencari penghidupan sendiri akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja formal yang laik.
Kedua, salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi menyelamatkan fiskal. Argumennya, tidak mungkin APBN diminta menomboki subsidi minyak sampai Rp200 triliun, padahal itu hanya dinikmati golongan masyarakat kaya. Sampai titik ini, alasan itu bisa dicerna dan diterima dengan baik. Masalahnya, jika dibaca keseluruhan anggaran fiskal pemerintah, terdapat dua fakta mencemaskan berikut ini.
Pertama, sekira 40 persen belanja APBN habis untuk belanja pegawai dan barang. Pertumbuhan untuk kedua pos pengeluaran itu rata-rata sangat fantastis, menembus 22,5 persen setiap tahunnya (padahal pertumbuhan total belanja negara hanya di kisaran 14 persen). Intinya, sebagian besar anggaran habis untuk biaya birokrasi, bukan pembangunan/pelayanan masyarakat.
Kedua, kebocoran APBN tidak mengalami perbaikan sampai kini. Kasus-kasus korupsi yang terungkap secara menunjukkan betapa APBN menjadi instrumen pemupuk kekayaan penyelenggara negara.
Menolak Cek Kosong
Di luar hal di atas, pemerintah mesti berjibaku merumuskan kebijakan kompensasi yang lebih kredibel dibandingkan dengan dana kompensasi seperti yang diterapkan selama ini. Pemerintah punya pengalaman kenaikan harga minyak pada 2005 lalu di mana dana kompensasi yang diberikan (melalui skema Bantuan Langsung Tunai/BLT) ternyata tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin seperti yang dianalisis lembaga kajian ekonomi terkemuka diIndonesia
Alih-alih menurunkan jumlah orang miskin, kenaikan harga minyak pada 2005 lalu justru meningkatkan jumlah orang miskin sekira 3,5 juta jiwa. Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu percaya dengan statistik bahwa kenaikan harga minyak sekian ribu rupiah hanya akan meningkatkan inflasi sekian persen. Faktanya, inflasi yang terjadi bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang dikalkulasi.
Pola ini hampir pasti akan terjadi sekarang, sebab pergerakan ekonomi secara keseluruhan masih sama. Fakta lain yang tidak bisa disembunyikan adalah ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam/SDA, termasuk minyak. Rakyat tidak bodoh untuk mengerti bahwa SDA itu dikuras dan dirampok oleh segelintir pelaku ekonomi, baik asing maupun domestik, dengan sistem bagi hasil yang sangat tidak adil.
Khusus minyak dan gas, sekira 70 persen eksplorasi ladang minyak dan gas dilakukan oleh korporasi asing dalam bingkai praktik kontrak yang tidak adil. Pola yang sama terjadi pada SDA lainnya seperti batu bara, emas, perak, tembaga.
Kenyataan ini tentu mengusik rasa keadilan yang terpatri di dada rakyat. Tidak mungkin mereka diminta maklum dengan kenaikan harga minyak, sementara mereka tahu dengan pasti adanya praktik pengisapan SDA yang sedemikian masif oleh pelaku asing dan para kompradornya.
Jadi, tulisan ini secara pragmatis memberi pemakluman terhadap pemerintah untuk menaikkan harga minyak, tapi tentu tidak dengan cek kosong. Paling penting, pemerintah mesti menyiapkan skema kompensasi yang lebih matang sehingga bisa menyelamatkan kehidupan kaum miskin. Selanjutnya, infrastruktur dan lapangan kerja harus didesain secara layak sehingga rakyat dapat menjalani hidup secara bermartabat.
Berikutnya, APBN tidak boleh dibiarkan dipakai untuk mengongkosi birokrasi dan sumber korupsi. Anggaran negara harus difungsikan sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik yang bersih dari praktik koruptif. Terakhir, praktik perampokan SDA harus dihentikan dan digunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.
Jika ini semua dilakukan, rakyat dengan besar hati akan dapat menerima kenyataan bahwa harga minyak harus naik karena situasi yang pelik seperti sekarang.
AHMAD ERANI YUSTIKA
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Direktur Eksekutif Indef (Koran SI/Koran SI/ade)
Tahun lalu pemerintah sebetulnya sudah membentuk tim kajian dari tiga perguruan tinggi yang diketuai Anggito Abimanyu, yang salah satu hasil kajiannya berisi rekomendasi kenaikan harga premium dan sebaiknya dilakukan pada April 2011.
Entah dengan pertimbangan apa, hasil kajian itu tidak dipakai sampai hari ini. Setelah itu, pemerintah pada akhir 2011 dan awal 2012 malah mengeluarkan wacana yang kurang masuk akal, yakni membatasi konsumsi BBM dan melakukan konversi ke pemakaian gas.
Kebijakan ini dianggap kurang masuk akal karena membutuhkan pengawasan yang sangat ketat (untuk kebijakan penghematan) dan persiapan yang panjang/matang (untuk konversi gas). Setelah kritik bertubi-tubi diteriakkan berbagai pihak, akhirnya pemerintah mengeliminasi dua wacana tersebut.
APBN dan Biaya Birokrasi
Diskursus kenaikan harga BBM ini sebetulnya sudah dimaklumi oleh sebagian besar masyarakat. Mereka mafhum atas dua situasi yang dialami
Bahkan, jika dibandingkan dengan masa lalu, sekarang terdapat fenomena yang jarang ditemui: parlemen/DPR mendorong agar pemerintah menaikkan harga BBM. Ini jelas hal yang menarik, sebab sejak dulu parlemen paling kritis terhadap rencana kenaikan harga BBM.
Memang sampai kini masih ada beberapa anggota parlemen/partai politik yang menolak rencana tersebut, tapi jumlahnya tidak signifikan sehingga hampir pasti kebijakan kenaikan BBM disetujui parlemen. Hal ini tentu merupakan kemewahan situasi yang dimiliki pemerintah saat ini. Sungguh pun begitu, terdapat dua kenyataan yang perlu dipertimbangkan pemerintah secara masak.
Pertama, pemakluman rakyat terhadap rencana kenaikan BBM berdiri di atas realitas pemerintah yang gagal memberikan hak hidup layak bagi warganya. Contoh yang paling kasatmata adalah buruknya infrastruktur dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Di luar Jawa gampang ditemui sarana jalan dalam kondisi rusak berat sehingga mengganggu pergerakan kegiatan ekonomi, termasuk distribusi komoditas pangan.
Bahkan tidak perlu jauh-jauh, di Provinsi Banten anak SD harus menyeberangi sungai, melewati hutan, dan melintasi kubang bekas air hujan untuk bisa menjangkau sekolah akibat tidak ada jembatan dan jalan. Tiap tahun diberitakan pengangguran terbuka turun, tapi sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal (sekira 65 persen). Mereka dibiarkan mencari penghidupan sendiri akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja formal yang laik.
Kedua, salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi menyelamatkan fiskal. Argumennya, tidak mungkin APBN diminta menomboki subsidi minyak sampai Rp200 triliun, padahal itu hanya dinikmati golongan masyarakat kaya. Sampai titik ini, alasan itu bisa dicerna dan diterima dengan baik. Masalahnya, jika dibaca keseluruhan anggaran fiskal pemerintah, terdapat dua fakta mencemaskan berikut ini.
Pertama, sekira 40 persen belanja APBN habis untuk belanja pegawai dan barang. Pertumbuhan untuk kedua pos pengeluaran itu rata-rata sangat fantastis, menembus 22,5 persen setiap tahunnya (padahal pertumbuhan total belanja negara hanya di kisaran 14 persen). Intinya, sebagian besar anggaran habis untuk biaya birokrasi, bukan pembangunan/pelayanan masyarakat.
Kedua, kebocoran APBN tidak mengalami perbaikan sampai kini. Kasus-kasus korupsi yang terungkap secara menunjukkan betapa APBN menjadi instrumen pemupuk kekayaan penyelenggara negara.
Menolak Cek Kosong
Di luar hal di atas, pemerintah mesti berjibaku merumuskan kebijakan kompensasi yang lebih kredibel dibandingkan dengan dana kompensasi seperti yang diterapkan selama ini. Pemerintah punya pengalaman kenaikan harga minyak pada 2005 lalu di mana dana kompensasi yang diberikan (melalui skema Bantuan Langsung Tunai/BLT) ternyata tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin seperti yang dianalisis lembaga kajian ekonomi terkemuka di
Alih-alih menurunkan jumlah orang miskin, kenaikan harga minyak pada 2005 lalu justru meningkatkan jumlah orang miskin sekira 3,5 juta jiwa. Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu percaya dengan statistik bahwa kenaikan harga minyak sekian ribu rupiah hanya akan meningkatkan inflasi sekian persen. Faktanya, inflasi yang terjadi bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang dikalkulasi.
Pola ini hampir pasti akan terjadi sekarang, sebab pergerakan ekonomi secara keseluruhan masih sama. Fakta lain yang tidak bisa disembunyikan adalah ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam/SDA, termasuk minyak. Rakyat tidak bodoh untuk mengerti bahwa SDA itu dikuras dan dirampok oleh segelintir pelaku ekonomi, baik asing maupun domestik, dengan sistem bagi hasil yang sangat tidak adil.
Khusus minyak dan gas, sekira 70 persen eksplorasi ladang minyak dan gas dilakukan oleh korporasi asing dalam bingkai praktik kontrak yang tidak adil. Pola yang sama terjadi pada SDA lainnya seperti batu bara, emas, perak, tembaga.
Kenyataan ini tentu mengusik rasa keadilan yang terpatri di dada rakyat. Tidak mungkin mereka diminta maklum dengan kenaikan harga minyak, sementara mereka tahu dengan pasti adanya praktik pengisapan SDA yang sedemikian masif oleh pelaku asing dan para kompradornya.
Jadi, tulisan ini secara pragmatis memberi pemakluman terhadap pemerintah untuk menaikkan harga minyak, tapi tentu tidak dengan cek kosong. Paling penting, pemerintah mesti menyiapkan skema kompensasi yang lebih matang sehingga bisa menyelamatkan kehidupan kaum miskin. Selanjutnya, infrastruktur dan lapangan kerja harus didesain secara layak sehingga rakyat dapat menjalani hidup secara bermartabat.
Berikutnya, APBN tidak boleh dibiarkan dipakai untuk mengongkosi birokrasi dan sumber korupsi. Anggaran negara harus difungsikan sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik yang bersih dari praktik koruptif. Terakhir, praktik perampokan SDA harus dihentikan dan digunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.
Jika ini semua dilakukan, rakyat dengan besar hati akan dapat menerima kenyataan bahwa harga minyak harus naik karena situasi yang pelik seperti sekarang.
AHMAD ERANI YUSTIKA
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Direktur Eksekutif Indef (Koran SI/Koran SI/ade)
²VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar